PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG IJAZAHNYA DITAHAN SEBAGAI JAMINAN KERJA DI PERUSAHAAN BANGKIT JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan seharusnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait karena perjanjian kerja semestinya dibuat berdasarkan hasil analisa perjanjian pekerja antara kedua belah pihak, karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun di Perusahaan Bangkit Jaya menerapkan peraturan perjanjian kerja yaitu pihak perusahaan mewajibkan pekerjanya untuk menitipkan ijazahnya sebagai jaminan kontrak yaitu karena karyawan yang kerap merasa tidak betah bekerja di sebuah perusahaan lalu keluar sebelum habis masa kontrak sehingga dapat merugikan sebuah perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? 2) Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang ijazahnya ditahan di Perusahaan Bangkit Jaya? 3) Bagaimana solusi bagi tenaga kerja yang ijazahnya ditahan oleh Perusahaan Bangkit Jaya? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ada dalam hak tenaga kerja untuk untuk menggunakan ijazah yang mereka miliki tanpa harus ditahan oleh pihak perusahaan, bila perusahaan melakukan penahanan itu termasuk pelanggaran hak, pelanggaran hak dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesepakatan kerja dengan klausul menahan ijazah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 38 Ayat (2) Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 31 Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua kasus penahanan ijazah ini terjadi pada perusahaan Bangkit Jaya tidak menerapkan peraturan yang mensyarakatkan para pekerjanya untuk menitipkan ijazah sebagai jaminan kontrak yaitu karena tenaga kerja yang kerap merasa tidak betah bekerja di sebuah perusahaan lalu keluar sebelum habis masa kontrak sehingga dapat merugikan sebuah perusahaan. Ketiga peran dan upaya disnaker dalam memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dari penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan Bangkit Jaya kepada karyawan menjadi pihak yang menjembatani permasalahan antara pekerja/tenagakerja dengan perusahaan pemberi kerja ialah melalukan pemanggilan antara kedua belah pihak dan melalukakan klarifikasi dengan kedua belah pihak dalam proses mediasi Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja