PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penegakan hukum pidana dibidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkugan dalam skala yang besar. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dinilai kurang efektif. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah pengaturan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2).Bagaimana implementasi undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam praktek ? 3).Bagaimana upaya aparat penegak hukum agar korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup diproses secara hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskristif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup Ketentuan hukum pidana diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. Implementasi terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam praktek kurang efektif, maka dari itu diharapkan aparat penegak hukum mampu menghukum pelaku pencemaran lingkungan hidup tersebut. Dalam hal terjadi pelanggaran yang beraspek pidana, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum, Faktual hanya sedikit korporasi yang dikenakan sanksi pidana karena aparat hukum kesulitan untuk membuktikan unsur delik yang dalam penyajian data dan faktanya seringkali bersifat ilmiah (scientific proof) dan terbentur beberapa persoalan mendasar yang menjadi kendala. Upaya Aparat Penegak Hukum agar Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu dengan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib seperti polisi setelah itu dilakukan penyelidikan kemudian setelah alat bukti terkumpul maka dilakukan proses penyidikan, setelah berkas lengkap maka ditindak lanjuti ke tahap persidangan. Kata Kunci : Korporasi, Lingkugan Hidup, Penegakan Hukum