KERJASAMA PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA ANTARA KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan jenis Pajak Daerah Provinsi, yang pemungutannya dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi melalui Kantor Bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Secara struktural, Kantor Bersama Samsat terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Kepolisian, Pemerintah Daerah dan BUMN (PT Jasa Raharja), yang satu sama lain saling bekerjasama dalam melaksanakan pelayanan publik. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukannya suatu penelitian hukum terkait mengenai pola kerja sama pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pola kerja sama pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama antara Kepolisian dan Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat; 2) Apa saja faktor penghambat kerja sama antara Kepolisian dan Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama; dan 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kerja sama dalam pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yang bertitik tolak pada teori, konsep maupun peraturan perundangundangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus dan angka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola kerja sama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama termasuk dalam kategori “Pola Kerja Sama Dalam Bidang Pelayanan Publik”, yang mana Kepolisian yaitu membidangi urusan administrasi berlalu lintas, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, dan PT Jasa Raharja memungut sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Faktor penghambat kerja sama antara Kepolisian dan Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, yaitu 1) Faktor Koordinasi, 2) Faktor Target Pelayanan, dan 3) Faktor Perluasan Layanan. Upaya yang dilakukan Kepolisian dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kerja sama, yaitu dengan: 1) Meningkatkan koordinasi dan pembenahan organisasi, 2) Meningkatkan kesadaran pegawai akan tugas dan tanggungjawabnya, dan 3) Melengkapi ketersediaan sarana pelayanan dan perluasan layanan. Kata kunci: Kerja Sama, Pajak, Pelayanan