EFEKTIFITAS PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERMENT

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dapat menjaga Keamanan dan ketertiban, namun dalam prakteknya terhadap penegakan peraturan daerah belum sepenuhnya efektif dan masih banyaknya perda-perda yang belum terlaksana atau belum bisa diterapkan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti bagaimana penegakan seharusnya satuan polisi pamong praja terhadap penegakan peraturan daerah daerah kota Bandung dihubungkan dengan peraturan pemerintah yg berlaku di Indonesia, Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugasnya sebagai produk hukum daerah di kota Bandung yang dilakukan polisi pamong praja, dan upaya apa saja yg telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya satuan polisi pamong praja terhadap penerapan dan penegakan produk hukum daerah kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang efektifitas penegakan produk hukum daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di hubungkan dengan prinsip- prinsip good governance dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka. Adapun pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Penegakan Peraturan Daerah Daerah Kota Bandung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan seiring dengan dikeluarkannya PERDA Kota Bandung No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Faktor yang menjadi kendala polisi pamong praja kota Bandung dalam melaksanakan tugas diantaranya adalah Masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang peraturan yang ada didalam Perda itu sendiri, Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pelanggaran terhadap Perda, serta Kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam penindakan pelanggaran. Upaya Yg Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Dan Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Bandung diantaranya melalui Pengadaan peralatan untuk menegakkan perda dan mengeksekusi pelanggaran perda, Peningkatan jaminan biaya Penambahan SDM Satpol PP Kota Bandung , serta Penambahan anggaran untuk patrol rutin. Kata kunci : PolPP, Peraturan Daerah, Good governence