PENGIKATAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA TERHADAP PENGINGKARAN AKTA PERDAMAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Keberhasilan Mediasi di Pengadilan menghasilkan kesepakatan perdamaian, salah satunya berbentuk akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg. Kesepakatan perdamaian dibentuk serta terikat Asas Pacta Sunt Servanda dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam memutus kesepakatan perdamaian tersebut. Pengingkaran akta perdamaian menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu perkara. Perlu diketahui penyebab seseorang mengingkari akta perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut. Data sekunder dan primer dianalisis melalui metode kualitatif. Adapun data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif dan dikaji melalui pendekatan perundangundangan. Akta perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap diatur oleh Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta dalam Pasal 1858 KUHPerdata. Perlindungan hukum pihak yang dirugikan oleh pengingkaran akta perdamaian adalah dirinya dapat memohon pelaksanaan eksekusi isi putusan perdamaian ke Pengadilan. Hakikat asas Pacta Sunt Servanda melekat sejak isi perdamaian disepakati oleh Para Pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan. Kata kunci : Mediasi, Pacta Sunt Servanda, Perdamaia