TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS FREEPORT TERHADAP PEKERJA ATAS PENONAKTIFAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL AKIBAT FURLOUGH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Berawal dari penetapan kebijakan furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah kebijakan furlough yang dilakukan secara sepihak yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga terjadinya penonaktifan jaminan kesehatan pekerja sebelum pada waktu yang ditentukan. Seharusnya penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja mengikuti ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN. Penilitian ini berangkat dari pemikiran dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Begitupun di sektor jaminan kesehatan, dimana setiap perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang guna mencapai nilai keadilan. Berhubungan dengan hal tersebut maka teori yang digunakan ialah, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari, memahami dan menganalisis furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap para pekerja. Serta untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab dan upaya PT. Freeport Indonesia terhadap para pekerja yang di-PHK akibat furlough yang semua persoalannya dihubungkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN jo Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Lalu untuk metode pendekatan menerapkan metode Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Tahap penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan dan lapngan untuk memperoleh data sekunder beserta bahan-bahan hukum terkait. Kemudian tahap analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif melalui tahap pengkalsifikasian data, penyusunan, hingga menghubungkannya dengan teori. Hasil penelitian yang diperoleh ialah penetapan kebijakan furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dipandang tidak mengikuti asas itikad baik dan tidak mengikuti aturan yang ada, dan dampak dari furlough ialah menonaktifkan kepesrtaan jaminan kesehatan terhadap pekerjanya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Berkaitan dengan hal itu tidak adanya tanggung jawab dan upaya yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tentunya hal itu PTFI tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (2) huruf h UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Kata kunci: Furlough, Tanggung Jawab, Upaya, Penonaktifan Jaminan Kesehatan, dan PT. Freeport Indonesi