PERANAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA MASA ORDE BARU : Kajian Perbandingan Kepemimpinan MUI dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik 1975-1998

Skripsi ini berjudul "Peranan Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru" (Kajian Perbandingan Kepemimpinan MUI dalam Menghadapi Masalah Sosial politik tahun' 1975-1998), lembaga yang didirikan pada tahun 1975 yang mempunyai tugas pokok: pertama, memberikan fatwa atas berbagai persoalan keagamaan. Kedua, mempererat tali ukhuwah Islam dan memelihara toleransi dengan kelompok agama lain. Ketiga, mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan kelompok agama-agama lain. Keempat, berperan menjadi mediator pemerintah dan ulama, dan menerjemahkan kebijakan pemerintah agar mudah dipahami masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya MUI mengalami tantangan dalam merealisasikan itu semua. Di satu sisi mereka harus menjalankan lembaga ini seperti yang diharapkan pemerintah, namun disisi lain tokoh-tokoh ulama yang menjadi petinggi MUI adalah tokoh-tokoh Islam progresif yang menginginkan MUI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, menjaga kepentingan umat Islam Indonesia, serta sebagai penyampai aspirasi umat kepada pemerintah. Pengkajian peranan MUI pada masa Orde Baru ini difokuskan pada perbandingan kepemimpinan Ketua Umumnya dengan asumsi bahwa mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengatur gerak MUI, baik diarahkan untuk loyal pada pemerintah, atau bertahan menjadi lembaga yang independen. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk menemukan jawaban beberapa pertanyaan yaitu: pertama, bagaimana latar belakang kehidupan sosial budaya dan politik yang membentuk karakter dan gaya kepemimpinan Hamka, Syukri Ghozali, dan Hasan Basri sebelum memimpin MUI. Kedua, Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Hamka, Syukri Ghozali dan Hasan Basri di Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975-1998 dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial politik pada masa Orde Baru?, ketiga. bagaimana perbandingan gaya kepemimpinan Ketua Umum MUI dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial politik pada masa Orde Baru ?, dan Keempat, Bagaimana pengaruh dan dampak gaya kepemimpinan Ketua Umum MUI pada Pemerintah Orde Baru dan masyarakat untuk mengkaji permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode historis melalui pendekatan interdisipliner dengan metode deskriptif-analitis. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan tokoh yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Memahami karakteristik kepemimpinan seseorang termasuk Ketua Umum MUI harus dipahami dari dua hal, yaitu pertama, karena faktor Lingkungan sosial, budaya, politik yang membentuknya (faktor bawaan) dan kedua, karena faktor lingkungan sosial yang dihadapinya. Dengan demikian, pengkajian latar belakang kehidupan mereka, situasi politik Indonesia pada masa Orde Lama, kebijakan Orde Baru pada agama, dan masalah-masalah sosial politik merupakan hal yang harus dilakukan untuk memahami gaya kepemimpinan Ketua Umum MUI