FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERCONTOHAN OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN : Kajian tentang Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dengan Titik Berat padaDaerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU.No.5 Tahun 1974 jo UU.No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung

Masalah pokok yang diteliti, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, derajat pengaruh diantara faktorfaktor yang mempengaruhi tersebut, dan implikasinya bagi pengembangan manajemen pendidikan. Dengan menggunakan metode model kombinasi {Combined Models) dari Cresswell (1994) sejak Tahun 1994 sampai Taliun 1999 terhadap kasus di Kabupaten Bandung sebagai Daerah Tingkat II percontohan, diperoleh kesimpulan: Pertama, pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota sangat tergantung kepada empat faktor yang mempengaruhinya, yang satu sama lain saling berhubungan. Keempat faktor tersebut adalah faktor kondisi lingkungan, karakteristik kemampuan aparatur pemerintah, hubungan antar organisasi, dan tersedianya sumber daya. Faktor-faktor tersebut, mempunyai derajat pengaruh yang berbeda terhadap pelaksanaan otonomi daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kedua, faktor kondisi lingkungan dan karakteristik kemampuan aparatur pemerintah merupakan faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga, Implikasi terhadap pengembangan manajemen pendidikan secara filosofis harus merujuk pada peradigma sistem pendidikan yang universal, karena visi dan misi serta prinsip pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan nilai-nilai yang melekat pada pendidikan. Secara teoritis, sistem manajemen pendidikan merupakan sistem yang berbeda dari sistem-sistem lainya, sehingga perangkat pendukung pelaksanaan otonomi dalam bidang pendidikan merupakan strategi manajemen yang tidak harus tergantung pada sistem aministrasi politik dan ketatanegaraan. Dalam tatanan praktek organisasi dan kelembagaan pendidikan di lapangan, sistem manajemen pendidikan memerlukan deregulasi sistem hukum dan perundang-undangan pendidikan, strukturisasi organisasi dan kelembagaan pendidikan, dan profesionalisasi ketenagaan pendidikan yang memadai. Rekomendasi yang diajukan antara lain: Pertama, implementasi UU.No.22 Tahun 1999 dalam memberikan otonomi kepada daerah harus memperhitungkan keanekaragaman kondisi dan potensi wilayah setiap Kabupaten/Kota. Kedua, berubahnya IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), harus dijadikan peluang untuk mencoba membangun kembah peradigma disiplin ilmu pendidikan melalui profesionalisasi manajemen pendidikan, yang merujuk pada peradigma pendidikan yang lebih komprehensif dan universal. Sehingga dalam pengembangan kurikulum program studi administrasi dan manajemen pendidikan, baik pada tingkat S-l, S-2 maupun S-3 bukan semata-mata berorentasi kepada paradigma restriksi politik, tetapi lebih banyak berorientasi pada retriksi administrasi yang berlandaskan pada paradigma pendidikan yang universal. Ketiga, Mengingat komponen-komponen yang diteliti terbatas pada faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah, dan lebih banyak menarik implikasi secara konseptual, maka diperlukan penelitian lanjutan yang berkenaan dengan standarisasi, spesifikasi, dan model manajemen organisasi kelembagaan pendidikan baik pada organisasi sistem maupun pada organisasi satuan pendidikan setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan