Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pengujian Tap Mpr terhadap Undang-undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi

Keberadaan kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia menuai polemik, di mana Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menguji produk TAP MPR sehingga hal ini memunculkan sebuah kekosongan norma, yang artinya kekosongan norma itu dalam hal tidak adanya pengaturan pengujian TAP MPR serta tidak terdapatnya suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian ketika nantinya sebuah TAP MPR bertentangan dengan norma hukum yang berada diatasnya atau derajatnya lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dengan melakukan rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diri berwenang melakukan judicial review atas TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak supremasi konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dari hasil rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR, dapat dikatakan bahwa TAP MPR sebenarnya dapat di uji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: judicial review; mahkamah konstitusi; rekonstruksi hukum; TAP MPR     &nbsp