Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang (Pungutan Liar) dalam Hukum Pidana Islam

Suap atau pungutan liar di jalan, terutama dalam transportasi barang di jembatan timbang, di pelabuhan,di pajak cukai masih merajalela.Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kecelakaan, kerusakan jalan dan hilangnya kas negara. Operasi tangkap tangan (OTT) kasus pungutan liar (pungli) perizinan di Kementerian perhubungan perintah langsung dari Presiden. Secara umum pungli sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli merupakan penyalahgunaan wewenang. Pungutan liar dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pungutan liar (pungli) yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takzir.Metode Pendekatan Penelitian dan analisis dilakukan secara normatif yaitu data diperoleh dari penelitian pustaka (library research). Secara singkat diungkap metode penelitian untuk mengganti kerangka konseptual, pengkajian data sekunder berkaitan dengan penyimpangan hukum dan eksistensi. Pungutan liar merupakan tindak-tindak pidana materil, dan bisa di beri sanksi pemecatan atau bahkan kurungan pidana hingga 20 tahun. Pungutan liar adalah jarimah takzir, sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak kementerian perhubungan dalam hukum Islam adalah al-‘azl (pemecatan). sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya