Implementasi Kebijakan Pelayanan Imb di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang berbentuk barang atau jasa sesuai dengan haknya. IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah/kota kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyratan teknis yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari latar belakang mengenai implementasi kebijakan pelayanan IMB, peneliti melihat terkait kajian yang telah peneleti teliti, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi kebijakan pelayanan IMB Kota Sukabumi belum terealisasikan dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendektan kualitatif untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan IMB dan teknik analisis data yang digunakan adalah model wawancara hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan suatu  implementasi kebijakan mempunyai beberapa aspek/dimensi yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi