Menakar Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya pelaksanaan Balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan agar dapat menentukan upaya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang terhadap masyarakat Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang belum melakukan upaya perwujudan kepastian hukum disektor administrasi agraria. Kajian ini berupaya mendeskripsikan gambaran daerah pelosok sebuah provinsi yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pemanfaatan hukum, sekaligus menunjukkan fenomena hukum tidak hanya wilayah perbatasan negeri saja yang masih bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dirangkum dan dikumpulkan oleh peneliti melalui kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat pemilik tanah menyatakan beberapa faktor penyebab dari belum melakukan Balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang dibelinya adalah tidak mengetahui prosedur, biaya mahal, durasi pengurusan yang lama, merasa sistem administrasi yang berbelit-belit, dan tidak perlu melakukan Balik nama dikarenakan masyarakat Desa Sanglepongan masih menganut sistem kepercayaan atau sistem adat, yaitu masyarakat menganggap masih memiliki ikatan keluarga sehingga tidak ada yang akan berani untuk menuntut atau memeperkarakan di kemudian hari. Meski demikian, temuan dari penelitian ini agar Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan beragam tindakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya sertifikat tanah dan tentang Balik nama sertifikat tanah, dimana masyarakat telah difasilitasi beragam sarana dan prasarana untuk mendapatkan kepastian hukum