A Pelaksanaan Wakaf Wasiat dan Akibat Hukumnya Ketika Harta Warisan Dipailitkan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf) dan Undang-Undang Nomr 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) tidak mengatur megenai objek wakaf wasiat dari harta warisan ketika dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Hal ini tentu saja menimbulkan problematik hukum, dikarenakan dalam Pasal 40 UU Wakaf menentukan bahwa harta yang diwakafkan dilarang untuk dilakukan penyitaan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa ketika terjadi pailit, maka seluruh harta kekayaan debitor akan dilakukan penyitaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai pelaksanaan wakaf melalui wasiat di Indonesia dan akibat hukum wakaf wasiat ketika harta warisan pewaris dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum menggunakan tehnik bola salju dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pelaksanaan wakaf wasiat dilakukan dengan tata cara perwakafan di Indonesia dan akibat hukum wakaf wasiat ketika harta warisan pailit, maka harta warisan dapat ditetapkan sebagai boedel pailit untuk membayar hutang-hutang pewaris. Jika harta warisan tersebut habis maka wakaf wasiatnya menjadi batal, namun jika masih terdapat sisa, maka 1/3 dari sisa harta warisan tersebut dapat diambil untuk melaksanakan wakaf wasiat pewaris