Perlindungan Hukum terhadap Alih Fungsi Perizinan dalam Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman di Kabupaten Sidoarjo

Ketersediaan tanah merupakan faktor penting untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk melangsungkan kegiatan ekonomi lain di luar pertanian. Terjadinya pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi mempengaruhi sisi permintaan tanah yang luasnya bersifat tetap. Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian saat ini terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara ketersediaan lahan relatif tetap menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan lahan. Kabupaten Sidoarjo juga mengalami alih fungsi lahan pertanian terutama sawah. Dari tahun 2009- 2018 luas lahan sawah mengalami penyususutan sebesar 5.750 hektar. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang mengalami penyusutan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal inilah menjadi fokus perhatian yang serius bagi pemerintah Kabupaten Sidorajo untuk menjamin ketersedian lahan pertanian dengan cara menjaga lingkungan hidup dan tata kelola pembangunan lingkungan yang mengalami Perubahan paradigma lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pada akhirnya antara lingkungan hidup dan pemukiman itu harus ada keseimbangan alam dalam menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berprinsip pada environment of sustainable development. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo sudah semakin sempit dan rigid. Hal ini dikarenakan ada suatu bentuk pembangunan untuk pemukiman dengan cara alih fungsi lahan pertanian serta jual beli lahan pertanian untuk Perumahan dan investasi Perumahan. Kurang lebih 52.000 ha lahan pertanian yang terpangkas berubah alih fungsi menjadi pemukiman dan investasi Perumahan. Pada tataran pembangunan lingkungan hidup terhadap lahan pertanian di kabupaten Sidoarjo sudah dapat dikatakan menyalahi tata kelola lingkungan pertanian, di mana seharusnya untuk resapan air dan ekosistem lahan pertanian, kemudian disalahgunakan menjadi lahan pemukiman dan Perumahan untuk investasi maupun tempat tinggal. Pada akhirnya, harus ada perlindungan hukum lingkungan lahan pertanian untuk masyarakat Sidoarjo dan penerapan sanksi administrasi, serta sanksi pidana apabila beberapa investor maupun pengembang, sebagaimana dalam aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo