Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kesadaran hukum, seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap, misalnya mengenai Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Uraian di atas jika dihubungkan dengan realitas di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi hukum, hal ini dapat dilihat dalam kepemilikan akta perkawinan, yang merupakan kewajiban bagi kelangsungan kehidupan suatu rumah tangga. Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan juga Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar Islam, selaku yang membuat akta perkawinan sangat penting. Lokasi pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di kecamatan Pemenang, berjarak sekitar 9 km dari kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah : untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta perkawinan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah: penyuluhan dan tanya jawab. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Akta Perkawinan di kecamatan Pemenang, kabupaten Lombok Utara merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan, ini membuktikan bahwa peran serta Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil sangatlah diperlukan dengan melihat hasil pengamatan dan Tanya jawab pada saat dilaksanakan pengabdian pada masyarakat bahwa peran serta pemerintah belum maksimal, karena metode penyuluhan yang dilakukan selama ini belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan dengan melihat Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Faktor ekonomi yang masih rendah membuat masyarakat tidak memiliki akta perkawinan, biaya merupakan faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam membuat akta perkawinan, faktor lain yang menghambat masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, yaitu faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah dengan melihat tingkat pendidikan masyarakatnya