Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam Kenyataannya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak diterapkan sanksi pidana. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, dan hambatan ...
Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hu...
Peraturan perundang-undangan telah melarang pakaian bekas impor untuk masuk dan diperdagangkan di da...
ABSTRAKM. Angga Shaffan,2021 Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ju...
Pada Skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap w...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang d...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Penegakan hukum yang saat ini perlu dilaksanakan adalah penegakan hukum dalam bidang keimigrasian. ...
Adalah hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif, untuk ...
Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "se...
Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hu...
Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hu...
Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hu...
Peraturan perundang-undangan telah melarang pakaian bekas impor untuk masuk dan diperdagangkan di da...
ABSTRAKM. Angga Shaffan,2021 Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ju...
Pada Skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap w...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat...
Tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang d...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Penegakan hukum yang saat ini perlu dilaksanakan adalah penegakan hukum dalam bidang keimigrasian. ...
Adalah hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif, untuk ...
Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "se...
Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hu...
Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hu...
Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hu...
Peraturan perundang-undangan telah melarang pakaian bekas impor untuk masuk dan diperdagangkan di da...
ABSTRAKM. Angga Shaffan,2021 Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ju...