Kebijakan Pengembangan Wisata Pantai Kenjeran Surabaya dan Konflik Nelayan

Fokus dalam penelitian adalah konflik yang terjadi antara nelayan Tambak Wedi kecamatan Kenjeran Surabaya dengan PT PP Properti Suramadu yang mewakili pemeritah kota Surabaya sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Kenjeran terutama dalam rencana pembangunan Kereta Gantung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dalam teknik penggalian data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan wisata pantai Kenjeran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan potensi alam dan sosial budaya masyarakat setempat, namun dampak dari kebijakan itu terjadi konflik yang dalamk persepektif Ralf Dahrendorf ada tiga kelompok yang terlibat dalam konfik itu. yaitu kelompok semu, kelompok kepetingan dan kelompok komflik. Konflik dimulai karena adanya pembongkaran pos nelayan yang selama ini digunakan untuk memantau perahu, ada tiga pos yang dibongkar, pos nelayan kelompok cumi-cumi, kakap merah dan dorang, karena protes masif dari nelayan hingga akhirnya ada mediasi oleh DPRD Surabaya, akhirnya pos nelayan dibangun ulang di lokasi yang sama