Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura Menjadi Negara Maju

Lee Kuan Yew merupakan Perdana Menteri Singapura pada periode 1953-1990. Dalam masa kepemimpinannya, Lee menuai pro-kontrasi gaya kepemimpinan yang otoriter sekaligus demokratis, yang kemudian disebut sebagai mobokrasi atau hybrid regime atau ‘Demokrasi ala Asia' yaitu membatasi kebebasan demokrasi dengan tujuan untuk dapat memelihara tradisi komunitas di Singapura. Oleh beberapa pakar, Lee digambarkan sebagai pemimpin yang kharismatik, diktator, dan sekaligus pemimpin transformasional, karena mampu memotivasi dan membawa kemajuan besar pada semua sektor. Model kepemimpinan Lee telah menjadi alat pemelihara proses politik dan ekonomi Singapura yang berkinerja tinggi dan stabil, dalam waktu yang bersamaan. Lee berhasil merubah Singapura menjadi negara maju dan negara metropolitan ketiga di dunia dengan waktu yang relatif singkat (tiga dekade). Oleh The Heritage Foundation dalam 2013 Ten Economic Freedom, Singapura mendapat peringkat kedua dunia dengan skor rata-rata 88.0 sebagai negara yang memiliki kepatuhan hukum, pemerintahan yang terbatas, efisiensi, dan pasar tebuka. Selain itu, Singapura berhasil memperoleh GDP US$14.000, serta negara yang bersih dari korupsi.Kata Kunci: kepemimpinan, demokrasi, otoriter, Lee Kuan Yew Lee Kuan Yew was the Prime Minister of Singapore in the period of 1953-1990. During his leadership, Lee evoked the controversy of an authoritarian and democratic leadership style, which was known as mobocracy or hybrid regime that limits the democratic freedom with the aim at maintaining the traditions of the community in Singapore. Some experts think that Lee is described as a charismatic, dictator and transformational leader because he is able to motivate and bring great progress to all sectors. At the same time, Lee's leadership model has become a tool for maintaining Singapore's high-performance and stable political and economic processes. Lee managed to turn Singapore into a developed country and the third metropolitan country in the world with a relatively short time (three decades). By The Heritage Foundation in the 2013 Ten Economic Freedom, Singapore was the second rank in the world with an average score of 88.0 as a country that has legal compliance, limited governance, efficiency, and open markets. In addition, Singapore managed to obtain US $ 14,000 GDP, as well as a country that is free from corruption