Konsep Ijma' dalam Ushul Fiqh dan Klaim Gerakan Islam 212

Penelitian ini membahas tentang hasil keputusan ijtima' ulama yang dikeluarkan beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan pemilu di Indonesia dan sesudahnya. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini: (1) Apakah keputusan ijtima' ulama yang diklaim sebagai hasil ijma' tersebut sejalan dengan konsep ijma' dalam ilmu ushul fiqh? (2) Bagaimana keputusan ijtima' ulama yang diklaim sebagai hasil ijma' tersebut apabila dilihat menurut konsep fatwa dalam hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis dalam penelitian ini hendak melakukan analisis data yang diperoleh dan kemudian melakukan penafsiran terhadap objek penelitian berdasarkan perspektif ilmu ushul fiqh. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kesepakatan yang dihasilkan oleh ijtima' ulama tentang pilihan politik mereka tidak dapat dikategorikan sebagai hasil ijma' karena keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ijma' dalam ilmu ushul fiqh, seperti tidak diputuskan oleh para ulama yang telah mencapai derajat sebagai mujtahid, keputusan yang dihasilkan tidak berkaitan dengan hukum Islam (seperti hukum-hukum taklifi), serta keputusan tersebut tidak mencerminkan representasi pandangan politik para ulama terkemuka di Indonesia, lebih-lebih di dunia. (2) Keputusan ijtima' ulama juga tidak layak disebut sebagai fatwa yang mana merupakan salah satu bentuk hukum Islam, karena tidak adanya landasan hukum yang jelas, metode ijtihad, apalagi analisis ilmiah. Selain itu keputusan tersebut juga tidak keluar dari orang yang layak dipandang sebagai orang yang berwenang atau mumpuni untuk memutuskan hukum