Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realistasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peri...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Tanggungjawabhukumbagipelakupenghinaanlambangnegaradalamprespektifhukumpidana di Indonesia. Tujuan p...
Bahwa pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam perat...
Tindakan pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru tanda tan...
Tindakan pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru tanda tan...
Tindakan pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru tanda tan...
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekusasaan...
Mekanisme perlindungan saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan kurang l...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat meng...
Dari tahun ke tahun sampah merupakan permasalahan utama bagi semua negara di dunia termasuk Indonesi...
Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar...
Banyak ditemukan surat keterangan tentang tanah diterbitkan oleh Kepala Desa dengan tujuan untuk mem...
Kebutuhan perlindungan hukum bagi setiap manusia adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Hal ini m...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Tanggungjawabhukumbagipelakupenghinaanlambangnegaradalamprespektifhukumpidana di Indonesia. Tujuan p...
Bahwa pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam perat...
Tindakan pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru tanda tan...
Tindakan pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru tanda tan...
Tindakan pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru tanda tan...
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekusasaan...
Mekanisme perlindungan saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan kurang l...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat meng...
Dari tahun ke tahun sampah merupakan permasalahan utama bagi semua negara di dunia termasuk Indonesi...
Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar...
Banyak ditemukan surat keterangan tentang tanah diterbitkan oleh Kepala Desa dengan tujuan untuk mem...
Kebutuhan perlindungan hukum bagi setiap manusia adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Hal ini m...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa untuk menguatkan pondasi pengetahuan hukum pidana...
Tanggungjawabhukumbagipelakupenghinaanlambangnegaradalamprespektifhukumpidana di Indonesia. Tujuan p...
Bahwa pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam perat...