Harmonisasi Hukum Pengaturan Sistem Gratifikasi pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Cipta Kerja Berdasarkan Kaidah Omnibus Law

Gratifikasi identik dengan korupsi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sudah banyak pejabat terjerat, karena terbukti menerima gratifikasi. Meskipun demikian, penafsiran gratifikasi harus mempunyai kebenaran yang jelas dan konten (secara subtansial) harus dapat menjelaskan persitiwa hukum maupun isu hukum tentang penafsiran gratifikasi. Apabila melihat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa dikatakan penafsiran gratifikasi itu tepat dipergunakan memberikan kepastian tentang hakikat ilmu pengetahuan tentang penafsiran gratifikasi secara luas seperti Pasal 12 B yakni gratifikasi dipergunakan untuk salah satu jenis korupsi, namun apabila dipergunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka penafsiran gratifikasi saat ini menjadi perdebatan hukum dalam mengedukasi dan memberi ilmu pengetahuan hukum berkaitan dengan penafsiran gratifikasi. Untuk itulah diangkat sebagai penelitian dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan harmonisasi hukum dalam suatu pengaturan pembentukan Perundang-undangan tentang suatu sistem gratifikasi berdasarkan kaida-kaidah dalam pembahasan omnibus law. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian ini, dikatakan bahwa ada beberapa penafsiran tentang gratifikasi memberikan pengertian yang tidak tepat karena melihat kontekstualnya maupun peristiwa hukumnya, seperti gratifikasi yang dipergunakan pada aspek perpajakan dan bisa diberikan contoh bahwa pelaku koruptor, pelaku pembalakan liar, pelaku illegal fishing, pelaku illegal mining, dan pelaku trafficking bebas tanpa dikenakan pajak. Apabila berbicara mengenai oknum atau pelaku dalam suatu tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana seperti niat, kegiatan (perstiwa hukum) dalam melakukan kejahatan dan terpenuhinya suatu bentuk kesalahan maupun perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Ketika terhadap hasil tindak pidana dalam bentuk objek suatu tindak pidana untuk memperkaya diri maupun kepentingan diri sendiri karena telah melakukan perbuatan korupsi, pembalakan liar, illegal fishing, illegal mining, dan trafficking akan menjadi suatu pnafsiran yang berbeda ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu adanya suatu pembuktian dan sifatnya administratif. Oleh karena itu perlunya harmonisasi hukum dalam memberikan penafsiran yang tepat tentang pengaturan sistem gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaidah-kaidah pembentukan peraturan Perundang-undangan maupun kaidah-kaidah Omnibus Law