KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasidan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsicampuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitandengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukumadministrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiriuntuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha,...
Terbitnya Sertipikat tanah melahirkan dua segi hukum yaitu hukum publik (administrasi) dan hukum per...
Pelayanan sektor publik adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang men...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait upaya integrasi kewenangan ...
Pentingnya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) masih menj...
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mencapai Good Go...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi,...
Dunia perdagangan saat ini telah bertransformasi dalam teknologi digital. Pelaku usaha berkompetisi ...
Masalah utama yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah trans...
Abstrak Salah satu kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomo...
Monopoli merupakan salah satu kegiatan yang karena kegiatan tersebut merugikan kons...
Prinsip Good Governance mengandung Transparansi yaitu terbuka dan Akuntabilitas yang menjelaskan bah...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha ya...
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan men...
Irah-irah adalah kepala putusan berkekuatan eksekutorial dan penggunaannya limitatif hanya pada putu...
Seiring dengan pesatnya dunia perdagangan dan ekonomi, menyebabkan makin kuatnya tingkat persaingan ...
Terbitnya Sertipikat tanah melahirkan dua segi hukum yaitu hukum publik (administrasi) dan hukum per...
Pelayanan sektor publik adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang men...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait upaya integrasi kewenangan ...
Pentingnya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) masih menj...
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mencapai Good Go...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi,...
Dunia perdagangan saat ini telah bertransformasi dalam teknologi digital. Pelaku usaha berkompetisi ...
Masalah utama yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah trans...
Abstrak Salah satu kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomo...
Monopoli merupakan salah satu kegiatan yang karena kegiatan tersebut merugikan kons...
Prinsip Good Governance mengandung Transparansi yaitu terbuka dan Akuntabilitas yang menjelaskan bah...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha ya...
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan men...
Irah-irah adalah kepala putusan berkekuatan eksekutorial dan penggunaannya limitatif hanya pada putu...
Seiring dengan pesatnya dunia perdagangan dan ekonomi, menyebabkan makin kuatnya tingkat persaingan ...
Terbitnya Sertipikat tanah melahirkan dua segi hukum yaitu hukum publik (administrasi) dan hukum per...
Pelayanan sektor publik adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang men...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait upaya integrasi kewenangan ...