Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Pekerjaan Kefarmasian selalu berkembang mengikuti tuntutan masyarakat agar pasien yang dilayani paham tentang sediaan farmasi yang diterimanya, serta sistem monitoring pada pasien dapat terlaksana dengan baik. Menurut PerMenkes RI No.73 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang mengacu pada Pharmaceutical Care, apoteker bertanggungjawab atas mutu obat yang diberikan kepada pasien, serta informasi mengenai cara pemakaian dan penggunaan, efek samping hingga monitoring penggunaan obat, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Kota Mataram, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan sampel sebanyak 52 apotek swasta pada 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, merujuk pada Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Depkes RI. Penilaian meliputi enam standar yang terbagi dalam tiga puluh satu parameter. Sedang data mengenai faktor pendukung dan penghambat diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Sebelumnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner pada 30 responden menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Kota Mataram belum terlaksana baik, dengan kategori baik (≥85) sebesar 0%, sedang (65-85) 27%, dan kurang (≤65) 73%. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor pendukung pelaksanaan standar adalah motivasi apoteker dalam bekerja, dukungan PSA dan seluruh staf di apotek, dukungan dan komitmen bersama stakeholder terkait yaitu pembuat kebijakan dan regulasi, instansi yang melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan, perguruan tinggi, organisasi profesi. Sedangkan faktor penghambat adalah apoteker belum berperan di apotek, lemahnya dukungan dan evaluasi oleh pihak manajemen apotek, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, legislasi, dan lemahnya kontrol regulasi oleh aparat terkait