Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak Milik

Pemerintah Daerah memerlukan tanah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tanah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah berstatus Hak Milik yang dimiliki oleh orang lain. Untuk memperoleh tanah Hak Milik, Pemerintah Daerah tidak dapat menempuh dengan cara jual beli disebabkan oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah yaitu Pemerintah Daerah bukan subjek Hak Milik, melainkan subjek Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh tanah Hak Milik orang lain adalah melalui pelepasan hak milik atas tanah oleh pemilik tanah dengan pemberian ganti kerugian yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah. Kalau perolehan tanah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar perolehan tanahnya.Local Government requires land to carry out their duties and functions, the land that is required by the Local Government must be a Property Rights owned by others. To obtain a land Property, Local Government is not allowed to perform buying and selling, that is caused by local governments are not eligible in doing sale and purchase of land rights that are not subject to the Local Government Property, but the subject must be Right to Use and Management Right. A way that can be taken by the local government to acquire other people land right is through the release of land rights title by the owner of the land, with the amount of compensation that is based on an agreement between landowners and local governments. If local government need the in order to procure land for public use, then the regulation shall use Regulation No. 2 year 2012 as the base lawof land acquisition