Tujuan penelitian mengetahui pelayanan prima PBB. Penelitian berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daerah di Kota Batu. Penelitian ini mengumpulkan data primer dengan mewawancarai informan, mengamati pelayanan pajak dan mendokumentasikannya. Informan penelitian adalah pegawai dan wajib pajak Badan Keuangan Daerah. Penelitian ini juga mendapatkan data sekunder dari Badan Keuangan Daerah. Data penelitian telah dianalisis dengan mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menarik kesimpulan. Untuk mengetahui pelayanan prima PBB pada Badan Keuangan Daerah digunakan “konsep A 6”. Hasilnya, diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan pelayanan PBB dengan prima. Petugas PBB melayani dengan sikap (Attitude) ramah dan sabar. Perhatian (Attentio...
Atraksi dan paralayang di banyak puncak gunung di Kota Batu, Jawa Timur. Objek wisata ini memang tel...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai terjadinya perbeda...
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemer...
Tujuan penelitian mengetahui pelayanan prima PBB. Penelitian berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daer...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik pengelolaan Pajak Daerah oleh Din...
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan Paj...
Dengan berlakunya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 maka status PBB resmi beralih dari pajak pusat menj...
Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran...
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti emperis mengenai Pengaruh Kesadaran Masyarakat terha...
Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, salah satunya...
BPHTB adalah perbuatan hukum karena akibat diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribad...
Kota Batu merupakan wilayah yang mempunyai banyak potensi untuk pengembangan pariwisata, pertanian, ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pers...
Upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Batu diupayakan untuk selalu mengalami peningkatan ...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena P...
Atraksi dan paralayang di banyak puncak gunung di Kota Batu, Jawa Timur. Objek wisata ini memang tel...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai terjadinya perbeda...
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemer...
Tujuan penelitian mengetahui pelayanan prima PBB. Penelitian berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daer...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik pengelolaan Pajak Daerah oleh Din...
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan Paj...
Dengan berlakunya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 maka status PBB resmi beralih dari pajak pusat menj...
Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran...
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti emperis mengenai Pengaruh Kesadaran Masyarakat terha...
Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, salah satunya...
BPHTB adalah perbuatan hukum karena akibat diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribad...
Kota Batu merupakan wilayah yang mempunyai banyak potensi untuk pengembangan pariwisata, pertanian, ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pers...
Upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Batu diupayakan untuk selalu mengalami peningkatan ...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena P...
Atraksi dan paralayang di banyak puncak gunung di Kota Batu, Jawa Timur. Objek wisata ini memang tel...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak mengenai terjadinya perbeda...
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemer...