Syariat Islam dan Produksi Pengetahuan Perempuan Aceh

Perebutan ruang publik politik di Aceh benar-benar nyata adanya. Kaum perempuan berada dalam posisi marginal secara politik, ekonomi, maupun kultural disebabkan karena pandangan ulama konservatis yang menguasai ranah publik dengan dukungan elit-elit politik lokal, nasional dan Wilayatul Hisbah. Temuan kajian ini menunjukkan posisi perempuan Aceh yang sejak semula telah aktif dalam pergerakan melawan kolonialisme, aktif dalam politik praktis dan kegiatan ekonomi mengalami peminggiran secara sistematis karena adanya kebijakan politik seperti syariat Islam yang dipahami secara normatif, berbeda dengan semangat membela seluruh kepentingan umat manusia. Ditemukan pula secara jelas perempuan berada pada posisi terpinggirkan karena tafsir yang dilakukan sangat formalistik dan male perspective. Artikel ini bertujuan memberikan analisis atas berbagai aktivitas perempuan dalam memproduksi pengetahuan sebagai sarana melakukan perlawanan dan perebutan ruang publik politik secara back stage (secara tersembunyi), bukan dengan cara terang-terangan. Artikel ini menggunakan teori perebutan ruang public yang bersifat hiden transcript model James C Scott dengan menggunakan modal sosial dari Pierre Bourdieu. [The struggle for public political space in Aceh is genuine. Women are in a marginal position politically, economically, and culturally due to the views of conservative ulama who dominate the public sphere with the support of local, national, and Wilayatul Hisbah political elites. The position of Acehnese women, who form the beginning had been active in the movement against colonialism, active in practical politics and economic activities, was systematically marginalized due to political policies such as Islamic law, which was understood normatively, in contrast to the spirit of defending all the interests of humanity. Women are in a marginalized position because the interpretation is the very formalistic and male perspective. This article aims to analyze various women's activities in producing knowledge as a means of resisting and seizing public political space backstage (hidden), not by overtly mobilizing masses, demonstrations, burning public facilities, committing murders, and destroying facilities.