Analisis Empiris Kondisi Tata Kelola Teknologi Informasi pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan

– Peran serta Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sebagai pelaksana tugas dan fungsi dalam unsur pembinaan agar pelanggar hukum setelah menerima hukuman sesuai dengan masa hukuman yang diberikan dapat kembali berinteraksi dan berbaur di masyarakat, amatlah penting. Selain itu juga sebagai penentu dan pelaksana kebijakan standar teknis di bidang Pemasyarakatan, menjadikan Ditjenpas sebagai bagian dari lembaga aparatur negara dalam pembinaan dan perbaikan amatlah vital untuk pengembangan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dengan jumlah UPT yang tersebar sebanyak 654 UPT di 33 propinsi di seluruh Indonesia dan jumlah WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebesar 163.404 orang, Ditjen PAS memerlukan suatu strategi yang tepat untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi didalamnya.Manfaat dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kelas tiap UPT berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi di UPT, mengetahui tingkat kebutuhan tata kelola teknologi informasi Ditjenpas di tiap wilayah di Indonesia dan dapat melaksanakan tindakan peningkatan penggunaan teknologi informasi berdasarkan hasil analisa dan membuat peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang berimplikasi pada perbaikan kinerja di lingkungan Ditjen PAS. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey tertutup menggunakan skala likert dan mengacu pada metode Guy dengan pendekatan deskriptif koreksional, ditemukan bahwa Berdasarkan dari hasil penelitian tentang sebaran kelas-kelas di dalam Ditjen PAS, dapat disimpulkan bahwa pihak Ditjen PAS perlu memprioritaskan kelas I dan II untuk ditingkatkan dalam periode jangka panjang secara bertahap, perlunya pemerataan kualitas SDM di seluruh UPT di Indonesia baik di tingkat daerah perkotaan maupun daerah terpencil, diketahui bahwa kondisi Tata Kelola Teknologi Informasi di UPT di wilayah Indonesia bagian Barat lebih mendapatkan perhatian dari kantor pusat dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur, dan UPT-UPT di Sulawesi dan sebagian Sumatera harus mendapatkan prioritas utama dalam pembenahan tata kelola teknologi informasi