Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berbasis Hukum Ekonomi Syari'ah: Kritik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi yang menyatakan bahwa kemajuan suatu negara bukan hanya dapat dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi juga dapat dilihat dari stabilitas politik, hukum, dan perekonomiannya.  Untuk memperoleh hasil penulisan yang komprehensif, penulis menggunakan metode historis-normatif untuk menjelaskan konsep APBN Syari‟ah menurut teori politik hukum ekonomi syari‟ah (nazhariyyah siyasah syar‟iyyah fi fiqh al-Maliyah) dan UU APBN dalam sistem hukum Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-Undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 16 rakyat.22 Selain itu, APBN dapat pula diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran Perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran This research is motivated by the assumption that the progress of a country can not only be seen from the development of science and technology, but can also be seen from its political, legal, and economic stability. To obtain a comprehensive writing result, the author uses the historical-normative method to explain the concept of the Syari'ah APBN according to the political theory of sharia economic law (nazhariyyah siyasah syar'iyyah fi fiqh al-Maliyah) and the APBN Law in the Indonesian legal system. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is a list or detailed explanation of state revenues and expenditures within a period of one year stipulated by law, and carried out openly and responsibly for the greatest prosperity of the people.22 In addition, APBN can also be interpreted as the annual financial plan of the Indonesian government approved by the House of Representatives. The APBN contains a systematic and detailed list that contains plans for state revenues and expenditures for one fiscal year, which can be considered as a household budget or a company budget which has two sides, namely the revenue side and the expenditure side