Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

Selain memiliki dimensi sosial ekonomi, konflik agraria di Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, juga memiliki dimensi hukum. Terdapat dualisme hukum yang konfliktual dalam hal penguasaan tanah dan klaim penggunaan. Satu pihak, pemerintah, dan korporasi mengandalkan hukum negara yang legalistik-positivistik, sedangkan masyarakat lokal mengandalkan hukum rakyat yaitu hukum informal yang sudah ada, hidup, dan berkembang dalam masyarakat komunal secara turun-temurun. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif sosiologis hukum menganalisis konflik hukum yang terjadi dalam konflik agraria Bongkoran, khususnya antara hukum negara dan hukum rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum. Subjek penelitian adalah petani/masyarakat Bongkoran, Penasehat Hukum Masyarakat, Pemerintah (Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepolisian), dan unsur korporasi (PT Wongsorejo). Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat dikenali terlebih dahulu yaitu mengenali dan memahami masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada perspektif yang telah disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Bongkoran memerlukan implementasi hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat lokal. Implementasi hukum tidak hanya berdasarkan pasal-pasal yang rigid dalam undang-undang, tetapi perlu memperhatikan konteks sosial budaya dan historis dari masyarakat. Dominasi hukum negara atas hukum rakyat dalam konflik agraria mengakibatkan praktik penundukan hukum negara ke hukum rakyat, baik secara persuasif maupun represif. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketegangan dan konflik antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria, diperlukan pemahaman baru tentang hubungan kedua hukum tersebut. Keberadaan dan penegakan hukum rakyat dijadikan sebagai elemen yang saling melengkapi dalam aspek normatif yang belum diatur dalam hukum negara