Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana

Korban kekerasan seksual pada kaum difabel memerlukan perlindungan hukum baik melalui peradilan ataupun kepedulian sosial, Perundang-undangan adalah salah satu rujukan dalam proses penanganan tindak kekerasan seksual karena selama ini perempuan sulit mendapatkan keadilan. Dengan tujuan memberikan penetapan hukum islam agar dapat mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan adil, sebagaimana untuk pemulihan pada korban kekerasan seksual agar dapat diterima dimasyarakat dan tidak dilakukannya diskriminasi yang dapat membuat korban menjadi lebih trauma. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa banyak kaum difabel yang belum mengetahui perlindungan hukum kepada mereka agar terhindar dari tindak kekerasan, pelecehan atau pengambilan hak mereka yang seringkali diabaikan karena dengan adanya kekurangan fisik, dalam hukum positif terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dapat dihapuskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia itu dan terlepas dari norma-norma itu sendiri