Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring

Online fraud experienced by the society in general perspective, and the East Java community in particular. The victimVictims hope is hoping that the perpetrator can be arrested, and the victim's loss got returned. Beside the technical constraints faced by law enforcement regarding privacy and data security regimes that also protect perpetrators, there is also problem in the rule of law. The norm specifically regulated in Article 28 paragraph (1) Law 11 of 2008 on Electronic Transaction Information (UU ITE) has a special restriction because of its consumer protection dimension. This article is a result of a research conducted regarding the profile of the modus operandi of online fraud in East Java and outlining the emerging legal problems. The research method used is juridical empiric and juridical normative, empiric juridical used to gather data, whereas juridical normative by literature study. The research findings are: it is necessity to reformulate the norms related to online fraud in the ITE Law because in its modus, there are cases of online fraud which not covered by Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. IntisariTindak pidana penipuan daring cukup banyak dialami masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Korban sangat berharap pelakunya dapat ditangkap kemudian uang atau kerugian korban dikembalikan. Selain kendala teknis yang dialami penegak hukum dalam rezim privasi dan keamanan data yang juga melindungi pelaku, juga terdapat problematika dalam pengaturan norma hukum. Norma yang diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki batasan khusus karena dimensi perlindungan konsumennya. Tulisan berikut ini merupakan hasil penelitian tentang profil modus operandi tindak pidana penipuan daring di Jawa Timur, penormaannya terkait tindak pidana tersebut dan menguraikan problematika hukum yang muncul. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif, yuridis empiris dilakukan dengan pengambilan dan pengolahan data sedangkan yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Temuan penelitian adalah perlunya reformulasi norma terkait penipuan daring dalam UU ITE karena dalam profil modusnya terdapat kasus penipuan daring yang tidak tercakup dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE