Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri serta untuk mengkaji secara mendalam Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelit...
Hukum pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekay...
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan alasan Pejabat Pembuat Akta Tanah...
Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta ...
Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan A...
Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai ini adalah kegiatan untuk mengoptim...
Indonesia adalah Negara hukum dan bukan machtsstate atau negara kekuasaan (absolute state), menandak...
Pembahasan skripsi ini akan dilakukan adalah sekitar penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok di...
Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tind...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Put...
ABSTRAKPenerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Banyaknya kasus tentang peredaran pita cukai palsu yang terjadi di Malang, menjadi latar belakang pe...
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah WA sebagai anak korban pemerkosaan yang melakukan ti...
Hukum pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekay...
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan alasan Pejabat Pembuat Akta Tanah...
Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta ...
Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan A...
Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai ini adalah kegiatan untuk mengoptim...
Indonesia adalah Negara hukum dan bukan machtsstate atau negara kekuasaan (absolute state), menandak...
Pembahasan skripsi ini akan dilakukan adalah sekitar penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok di...
Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tind...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Put...
ABSTRAKPenerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Banyaknya kasus tentang peredaran pita cukai palsu yang terjadi di Malang, menjadi latar belakang pe...
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah WA sebagai anak korban pemerkosaan yang melakukan ti...
Hukum pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekay...
Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan alasan Pejabat Pembuat Akta Tanah...
Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta ...