Investigation the Interest of Creditor and Debtor in Suspension of Debt Payment Obligations

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kepentingan apa saja yang mendasari debitor dalam mengajukan pemberesan utang melalui lembaga PKPU dan menganalisa kedudukan hukum kreditur separatis dalam proses PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan memanfaatkan metode pendekatan peraturan Perundang-undangan. Jalan alternatif dalam penyelesaian pembayaran kewajiban utang bagi debitor adalah dengan cara mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Inti dari penggunaan lembaga ini untuk mengarahkan para pihak dalam melakukan restrukturisasi utang. Secara teori penggunaan lembaga penundaan kewajban pembayaran utang(PKPU) akan melindungi kepentingan para pihak secara efektif dan adil. Tapi pada praktiknya, lembaga PKPU ini menjadi tidak efektif dan hanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mencapai kepentinganya sendiri. Termasuk kepentingan kreditur separatis yang dibatasi melalui SKMA 3/KMA/SK/I/2020, tersirat bahwa terjadi ketidakadilan bagi kreditur separatis dalam melakukan pengajuan PKPU, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SKMA 3/KMA/SK/IV/2020 yang mencabut aturan sebelumnya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam proses PKPU. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepentingan debitor dalam pengajuan PKPU adalah 1. Bahwa dirinya ingin melakukan restrukturisasi utang 2. Sudah tidak mampu lagi bersaing dengan pasar. Ditemukan pula dalam penyelesaian perkara PKPU bisa lebih cepat dibandingkan periode waktu yang diberikan oleh UU 34/2007. Kreditur separatis harus diikutsertakan dalam proses penyelesaian PKPU, karena hak suaranya akan menentukan hasil kesepakatan dan kepentingan para kreditur secara adil dan seimbang, selain itu dalam pemberesan utang melalui lembaga PKPU berdasarkan pasal 222 UU 34/2007 tidak ada perbedaan kriteria pada kreditur