Kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik yang disebut sebagai e-Faktur. Munculnya kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak terkait faktur pajak dan tingginya beban administrasi faktur pajak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem administrasi perpajakan mengenai penerapan e-Faktur. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Gubeng yang berdiri pada bulan November 2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan mengenai penerapan e-Faktur di KPP Pratama Surabaya Gubeng masih terdapat permasalahan yaitu permasalahan dalam penginputan kod...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui penggunaan ebilling administrasi perpaja...
Penelitian ini dilakukan dengan dasar bahwa adanya sistem administrasi perpajakan baru yang diatur D...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan E-Government oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan m...
Kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik yang disebut sebagai...
E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak ...
E-Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat mela...
Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan kontribusi yang cukup ...
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan yang menunjukkan wajib pajak memenuhi semua kewajiban ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya untuk melakukan modernisasi administrasi perpajakan, ...
1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015, beberapa Pengusaha Kena Pajak masih menggunakan faktur pajak secara ...
E-Faktur merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh DJP guna mengurangi jumlah faktur pajak fiktif s...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan SISMIOP terhadap efektivitas penerimaan PBB melalui...
Dalam rangka Road Map pembenahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai, Direktorat Jenderal Pa...
Dalam pengumuman DJP Nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas eFaktur, penerapan peraturan ini...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial Sistem Eletronik Perp...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui penggunaan ebilling administrasi perpaja...
Penelitian ini dilakukan dengan dasar bahwa adanya sistem administrasi perpajakan baru yang diatur D...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan E-Government oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan m...
Kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik yang disebut sebagai...
E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak ...
E-Faktur bertujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, dimana faktur pajak yang dibuat mela...
Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan kontribusi yang cukup ...
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan yang menunjukkan wajib pajak memenuhi semua kewajiban ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya untuk melakukan modernisasi administrasi perpajakan, ...
1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015, beberapa Pengusaha Kena Pajak masih menggunakan faktur pajak secara ...
E-Faktur merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh DJP guna mengurangi jumlah faktur pajak fiktif s...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan SISMIOP terhadap efektivitas penerimaan PBB melalui...
Dalam rangka Road Map pembenahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai, Direktorat Jenderal Pa...
Dalam pengumuman DJP Nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas eFaktur, penerapan peraturan ini...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial Sistem Eletronik Perp...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui penggunaan ebilling administrasi perpaja...
Penelitian ini dilakukan dengan dasar bahwa adanya sistem administrasi perpajakan baru yang diatur D...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan E-Government oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan m...