Pengaruh kepemilikan manajerial dan institusional terhadap kebijakan pembayaran dividen setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

Kepemilikan manajerial dan institusional merupakan bentuk upaya pemegang saham untuk mengurangi biaya keagenan. Dengan adanya perubahan peraturan perpajakan terkait dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri pada tahun 2009, Zulaikah dan Lasmana (2013) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan dengan efek moderasi perubahan peraturan perpajakan. Di sisi lain, Dewi (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial dan institusional terhadap kebijakan pembayaran dividen setelah penerbitan UU 36 Tahun 2008. Objek penelitian adalah serluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2013. Sampel penelitian yang diperoleh adalah sebanyak 17 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Hal ini bisa disebabkan karena besaran persentase kepemilikan manajerial yang relatif kecil tidak dapat memberikan banyak pengaruh pada penentuan kebijakan dividen saat RUPS. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran dividen. Hal ini disebabkan karena rata-rata persentase kepemilikan institusional melebihi 25% sehingga dividen yang diterima dikecualikan dari objek pajak penghasilan