Pemetaan keuangan daerah : pendekatan cluster (studi pada APBD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2001-2006)

Kebijakan otonomi daerah menekankan konsep desentralisasi dimana daerah dituntut agar memiliki kemandirian keuangan dalam membiayai pembangunan daerahnya. Wujud kemandirian daerah ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pemerintahanan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya. Masing-masing daerah pasti memiliki potensi sumber daya yang berbeda, akibatnya tingkat kemandirian antara daerah yang satu dengan yang lainnya pun berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan keuangan daerah berdasarkan daerah mandiri, berkembang, dan bergantung dengan obyek penelitian kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2001-2006. Variabel independen yang digunakan adalah PAD, BHP dan BHBP. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Propinsi Jawa Timur. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Surabaya dan dengan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan cluster. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 90% kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Timur berada pada cluster daerah bergantung. Sedangkan sisanya 10% tergolong dalam cluster daerah berkembang dan daerah mandiri. Daerah mandiri memiliki karakteristik sebagai daerah industri dan perdagangan. Daerah berkembang, sebagian besar memiliki karakteristik sebagai daerah semi industri dan berada di sekitar ibu kota propinsi yaitu Kota Surabaya. Sedangkan daerah yang tergolong dalam cluster daerah bergantung sebagian besar memiliki karakteristik sebagai daerah agraris