Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani : studi kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Petani membeli pupuk bersubsidi diatas HET yang ditetapkan pemerintah. Dari hal tersebut sehingga menghasilkan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga (tasir) dalam praktik tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris, dimana jika dilihat dari segi objeknya dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan penjual pupuk bersubsidi dan petani di Desa Kedungbanjar. Kedua sumber data sekunder berupa dokumen, buku, catatan, arsip, dan lain sebagainya yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Dalam praktiknya, pengecer menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila harga diatas HET tersebut masih bisa ditolelir oleh petani sehingga tercipta jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam walaupun secara hukum nasional /hukum positif hal tersebut asih bertentangan. 2) Praktik pengambilan keuntungan jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan karena penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah telah memenuhi syarat tas’ir secara adil, yakni penetapan harga tersebut berdasarkan kekhawatiran adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh pasar atau pedagang. Serta telah mempertimbangkan kemaslahatan antara pengecer dan petani agar tidak ada pihak yang terdzalimi