Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja pengelola sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang Jakarta

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebgaimana yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di TPST Bantargebang Jakarta”. Masalah utama pada skripsi ini ada pada tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Inonesia khususnya pada bidang penggunaan alat kerja. Asumsi yang muncul karena kurang optimalnya pihak TPST Prov.DKI Jakarta dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang mana bidang tersebut lebih renrtan akan kalanya resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana pelaksanaan prosedur jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja pengelola sampah sampah di TPST Prov.DKI Jakarta dan bagaimana perindungan hukum yang diberikan kepada pekerja pengelola sampah di TPST Prov.DKI Jakarta. Masih banyak tempat kerja yang belum memenuhi perlindungan hukum terhadap pekerjanya karena menganggap pemenuhan pekerja lebih baik dari pada mengutamakan kualiats perlindungan yang seharusnya diberikan secara utuh oleh pekerja. Akan tetapi, bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja masih kurang optimal. Seperti halnya pengawasan khusus terhadap pekerja alat berat di TPST Bantargebang belum terpenuhi secara optimal. Dan pemenuhan kesempatan kerja bagi warga negara yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, adapun kendala disebabkan oleh instansi kebutuhan kerja, yaitu pengawasan khusus terhadap pekerja operator alat berat yang mana seharusnya mendapatkan itu karena operator alat berat lebih rentan dengan kecelakaan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, dan juga tidak adanya sanksi terhdap pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri kerja. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat nondoktrinal. Adapaun sumber data berasal dari data premier ayang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengujian validasi data yang digunakan teknik tringulasi, yang selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, TPST Bantargebang telah memenuhi peraturan perundang-undangan dengan memberikan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja dengan adil tanpa adanya tindakan diskriminasi kepada pekerja. Kedua perlindungan hukum yang diberikan TPST Banargebang kepada pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undamng Nomor 1Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja sesuai sama rata. Akan tetapi pengawasan secara khusus belum terpenuhi secara optimal. Dalam hal ini menunjukan bahwa melakukan sosialisasi bahaya tidak memakai alat keselamatan kerja dan memberikan sa nksi terhadap pekerja yang tidak memakai alat keselamatan kerj