Tuku umur : kajian sosio legal perkawinan anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah

Tuku Umur adalah istilah yang dipergunakan oleh masyarakat Grobogan untuk menyebut permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Praktek tuku umur tidak bisa dilepaskan dari praktek perkawinan anak, yang berarti perkawinan oleh perempuan atau lelaki yang belum berumur 19 tahun, salah satu praktek yang membawa kerugian bagi anak. Perkawinan anak diharapkan bisa terhapus pada tahun 2030 sebagaimana diagendakan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu kabupaten yang tercatat memiliki angka perkawinan anak di Jawa Tengah cukup tinggi adalah di Kabupaten Grobogan. Disertasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) bagaimana putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Grobogan, (2) faktor yang mendukung perkawinan anak di Grobogan, dan (3) implikasi putusan dispensasi kawin di Grobogan. Disertasi ini menggunakan pendekatan sosio legal untuk mengkaji praktek perkawinan anak di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sosio legal didefiniskan sebagai pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan ilmu hukum dan pendekatan ilmu sosial dalam mengkaji permasalahan hukum terkait perkawinan anak. Data penelitian diperoleh dengan observasi di Desa Panunggalan, KUA Kecamatan Pulokulon, dan Pengadilan Agama Purwodadi. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan orangtua, anak, tokoh masyarakat, perangkat desa, pegawai KUA, penghulu serta Hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Data lainnya, putusan permohonan dispensasi perkawinan yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Purwodadi. Data dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana praktek perkawinan anak di Panunggalan perspektif agama, sosial budaya, dan hukum. Permohonan dispensasi kawin oleh warga Desa Panunggalan dikenal istilah tuku umur. Istilah yang merujuk pada anak yang akan menikah tetapi kurang umur dalam Undang-Undang Perkawinan. Istilah ini memiliki keterkaitan pada praktek pada masa sebelumnya yang memungkinkan memanipulasi umur karena belum tertibnya administrasi kependudukan. Dari salinan putusan permohonan dispensasi kawin, kesiapan suami memberi nafkah menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Ketidakberpihakan hukum pada perempuan juga tergambar dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menekankan bahwa batas minimal usia perkawinan (19 tahun) untuk menekan laju kelahiran. Faktor pendukung perkawinan anak di Grobogan diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan pemahaman teks agama. Sementara itu dari Salinan putusan hakim atas permohonan dispensasi kawin yang dianalisis, alasan yang sering dikemukakan oleh pemohon bahwa mengawinkan untuk mencegah perzinaan. Perspektif sosial budaya, kondisi masyarakat Desa Panunggalan berperan penting terjadinya perkawinan anak. Kondisi masyarakat agraris yang mengandalkan air hujan untuk pertanian dan rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan maka perkawinan anak dianggap jalan keluar dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Dalam teori konektivitas patriarkhi, anggota keluarga memiliki hubungan yang sangat erat sehingga selalu berupaya untuk saling membantu dan bersama-sama menjaga nilai keluarga. Dalam kondisi seperti ini, anak tidak merasa tertindas ketika menikah pada usia anak karena salah satu bentuk menjaga kolektivitas keluarga. Penetapan dispensasi kawin membawa implikasi baik secara hukum maupun implikasi khusus terhadap perempuan. Di satu sisi, secara hukum penetapan dispensasi kawin menjadi dasar bagi pencacatan perkawinan meskipun calon mempelai belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-undang. Pencatatan perkawinan memberi kejelasan status hukum atas perkawinan dan juga status anak yang dilahirkan. Di sisi lain, penetapan dispensasi kawin berdampak pada sulitnya penegakan aturan hukum tentang batas usia perkawinan, dikarenakan semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan hakim tanpa membedakan alasan permohonan dan latar belakang pemohon dan calon pengantin