Analisis hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami pemotongan upah dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (studi kasus di bengkel Hery Jaya Motor)

Salah satu yang penting dibahas dalam bidang ketenagakerjaan adalah mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk memenuhi salah satu hak pekerja di tempat kerja. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perusahaan wajib mengadakan perlindungan K3 bagi pekerjanya yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kewajiban ini yang sering diabaikan oleh perusahaan sehinggga menimbulkan kerugian materil dan moril bagi pekerja. Contohnya para pekerja yang mengalami pemotongan upah dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dimana pekerja tidak menerima upah secara penuh, karena harus di potong untuk biaya asuransi. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami pemotongan upah dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel Hery Jaya Motor dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga disebut penelitian field research dikarenakan penelitian lebih menekankan kepada lapangan sebagai objek yag diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis diskriptif, yaitu editing, classifaying,, verifying, analyzing, dan concluding. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa praktik pemotongan upah untuk BPJS yang terjadi di Bengkel Hery Jaya Motor diperbolehkan dan wajib bagi pemberi kerja memotong upah pekerja untuk pembayaran BPJS kesehatan ini dikarenakan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun untuk pemotongan BPJS kesehatan untuk keluarga pekerja dan asuransi harus ada surat kuasa dari pekerja untuk dapat memotong iuran dari upahnya. Dan memberitahukan manfaat dan informasi yang terkait dengan jaminan sosial yang diterima pekerja. Menurut hukum Islam pemotongan upah yang terjadi di Bengkel Hery Jaya Motor ini harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak yang berakad. Agar terjalin saling percaya diantara kedua pihak, maka diadakannya akad atau perjanjian kerja yang mengakibatkan terikatnya dan timbul hak dan kewajiban kedua pihak. Sehingga tidak ada yang merasa terdzalimi atas perbuatan salah satu pihak. Dan tidak ada paksaan dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas apa yang di transaksikan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan oleh perusahaan termasuk bengkel Hery Jaya Motor, merupakan bentuk maqashid syariah berupa hifdzun nafs sehingga terdapat jaminan bagi pekerja ketika terjadi kecelakaan dalam bekerja