Prespektif hukum Islam terhadap sistem pengupahan karyawan Kedai Burjo di Kecamatan Tembalang Semarang

Pemberian Upah dalam bekerja merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja karena upah pekerja merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pekerja maupun pemilik usaha. Maraknya usaha-usaha yang bergerak dibidang kuliner menyebabkan sering terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah oleh sipemilik usaha terhadap para pekerjanya. Salah satunya mengenai keadilan dalam waktu kerja kepada pekerja, dimana umumnya Kedai Burjo buka 24 jam dengan waktu kerja 12 jam perharinya. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila dihubungkan dengan sistem perundang-undangan tenaga kerja dan unsur kelayakan dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini ingin membahas pelaksanaan sistem pengupahan karyawan kedai Burjo di Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada umumnya dan dalam perpsektif hukum Islam. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang termasuk hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa pembahasan ini adalah analisa data deskriptif dengan mendeskripsikan makna atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-buktinya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam prakteknya pada kedai burjo di Tembalang Kota Semarang bekerja selama 12 jam perhari. Kelebihan jam kerja tersebut tidak hitung sebagai upah kerja lembur atau tidak mendapat tambahan gaji atau upah. Sehingga Jam kerja yang ada pada kedai burjo di Tembalang Kota Semarang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 77 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan sistem pengupahan karyawan melanggar Pasal 88 dan Pasal 78 ayat (2) UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena pemilik kedai burjo lalai yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah pekerja dan tidak memberikan upah lembur karena bekerja lebih dari 7 jam. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha berhak dikenakan denda dan sanksi yang sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Perturan Pemerintah tentang Pengupahan dan Pasal 187 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut ijārah, akad yang terjadi pada kedai burjo di Tembalang telah sesuai dengan hukum Islam karena besaran upah dan waktu jam kerja disebutkan di awal. Namun dalam sistem pengupahan karyawan pada kedai burjo di Tembalang belum sesuai dengan prinsip ijārah, karena adanya ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh majikan kepada karyawannya.