Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan diskresi oleh kepolisisan

Masalah dalam penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan dan menganalisis konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam, 2) memahami kerangka dan produk diskresi dalam ketatanegaraan Islam, dan 3) menganalisis penerapan diskresi dalam ketatanegaraan Islam. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Penelitian ini dalam rangka mengkaji dan menelaah konsep diskresi dalam perspektif ketatanegaraan Islam, hal mana penerapan diskresi memiliki padanan dengan kegiatan ijtihad dan kaidah fikih ad-Dharūrah dalam suatu pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam pada prinsipnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari kerangka tujuan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dengan siyasah dusturiyah sebagai salah satu objek kajian fikih siyasah, yang mengupayakan penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai peruntukannya, yaitu menjaga ketertiban, memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin, serta menyejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, 2) Ijtihad dalam format diskresi yang dilakukan merupakan bentuk penetapan hukum yang digali atas inisiatif sendiri dan atas pertimbangan serta kebijaksanaan yang tidak terpaku pada ketentuan nash, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya, dapat diartisamakan dengan bentuk dari konsep dan penerapan diskresi pada umumnya. Implikasi atau tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan kebijakan, pejabat pemerintah harus senantiasa berpegang teguh pada asas legalitas, sebagai prinsip yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Apabila diserahi kewenangan secara bebas, dalam hal ini penggunaan diskresi, maka seyogiyanya pejabat pemerintah tetap menjadikan asas legalitas sebagai petunjuk dalam menggunakan kekuasaan diskresi, agar peruntukannya sesuai dengan maksud diterapkannya, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum