Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Kendal

Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa merupakan salah satu hak yang harus di penuhi yang dimana sudah di atur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Terdapat juga di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 42 tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimana bunyi dalam Undang-undang tersebut didukung pula oleh Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2) tentang Kesehatan. Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang di maksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif. Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Kendal di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Tahun demi tahun jumlah penderita gangguan jiwa terus meningkat, pada tahun 2020 tercatat ada 1.945 jiwa menderita orang dengan gangguan jiwa, 1.419 jiwa menderita sizofrenia, 45penderita ODGJ dipasung oleh keluarganya. Contoh kasus yang sering terjadi terhadap seorang pasien gangguan jiwa adalah tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, yang terburuk semakin banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah 1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Kendal, 2. Kendala-kendala apa saja dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis – empiris yang bersifat non doktrinal. Adapun sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif yaitu penelitian untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap gangguan jiwa di Kabupaten Kendal masih kurang maksimal yaitu dengan kurangnya dalam bentuk pelayanan fasilitas maupun pengobatan, dan masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar maupun menggelandang di jalanan. Kendala-kendala nya adalah di tingkat keluarga dan ditingkat masyarakat dimana keduanya tentang kurangnya pengetahuan penderita gangguan jiwa, di tingkat mitra pemerintah dan tingkat milik pemerintah yang dimana keduanya kurangnya fasilitas pengobatan pelayan maupun terhabilitasi dan tempat penampungan penderita gangguan jiwa yang terbatas