Analisis putusan Pengadilan Niaga Semarang tentang penundaan kewajiban pembayaran utang lembaga keuangan syariah dan implikasinya terhadap kompetensi Badan Peradilan Indonesia (studi putusan PN Semarang nomor 24/pdt.sus-pkpu/2018/pn smg)

Secara kewenangan absolut, Pengadilan Niaga berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU yang diperjelas juga dalam Pasal 300 Ayat 1 UUK-PKPU bahwa permohonan pernyataan pailit dan PKPU diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Di samping itu, terdapat kewenangan mengadili pada Pengadilan Agama yang diatur melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) yaitu penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat dilihat dari segi substansi ataupun segi lembaga yang terlibat, dalam perkara ini terdapat lembaga keuangan syariah yang berperkara Kepailitan dan PKPU. Namun Pengadilan Niaga Semarang berpendapat berhak menerima perkara tersebut dan memutus putusan dengan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg walaupun dalam perkara tersebut melibatkan lembaga keuangan syariah di dalamnya, maka penulis memfokuskan pada dua permasalahan yaitu: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang mengabulkan permohonan PKPU? Kedua, Bagaimana implikasi putusan PN semarang yang mengabulkan PKPU lembaga keuangan syariah terhadap kompetensi badan peradilan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu bahan hukum primer yang berupa data di lapangan seperti wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dan bahan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hukum peraturan perundang-undangan, putusan hakim, publikasi hukum seperti buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan ekonomi syariah. Analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dan juga untuk menjawab rumusan masalah bersifat deskriptif yakni peneliti menggambarkan putusan dan juga hasil wawancara untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesimpulannya adalah: 1) pertimbangan Hakim PN Semarang mengacu pada UUK-PKPU terkait dengan syarat untuk mengajukan perkara Kepailitan dan PKPU yaitu, Termohon memiliki utang yang dapat ditagih, memiliki lebih dari satu kreditor, pemohon memperkirakan termohon sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Dijelaskan juga pada Pasal 1 Ayat 7 UUK-PKPU bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili perkara PKPU adalah Pengadilan Niaga. Hakim juga mengacu pada Buku II Mahkamah Agung Perdata Khusus yaitu Permohonan Pernyataan pailit dan PKPU serta HKI diselesaikan di Pengadilan Niaga. 2) Implikasi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg terhadap kompetensi badan peradilan Niaga dan Peradilan Agama adalah berwenangnya Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 karena perkara Kepailitan dan PKPU memerlukan pemeriksaan cepat sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menerima perkara Kepailitan dan PKPU karena tidak ada dasar hukumny