Perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan internet Indihome dalam penggunaan kontrak baku

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Layanan Internet Indihome Dalam Penggunaan Kontrak Baku” ditulis oleh Fani Nafi‟an. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya berbagai jasa di bidang informasi dan telekomunikasi di Indonesia. Orang-orang dapat menggunakan jasa di bidang telekomunikasi jika membuat kontrak hukum dengan pelaku usaha penyedia jasa telekomunikasi melalui kontrak berlangganan yang berbentuk kontrak baku. Salah satu jasa layanan telekomunikasi yang menggunakan kontrak baku dalam transaksinya adalah layanan internet Indihome yang diproduksi oleh PT Telkom Indonesia. Namun, ditemukan masalah atas penggunaan kontrak baku. Di mana ditemukan “syarat ataupun ketentuan” yang mengatur pengalihan atau peniadaan pemberian ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan barang ataupun jasa. Adanya temuan ini dapat merugikan konsumen karena mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sumber data penelitian ini didapatkan dari data primer yang merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung tanpa perantara melalui wawancara dengan pegawai serta staff PT Telkom Indonesia di Kabupaten Kendal juga dengan konsumen layanan internet Indihome dan data sekunder berupa Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Kontrak Berlangganan Layanan Internet Indihome. Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis kualitatif, dengan pengambilan kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pertama, kontrak baku antara konsumen dengan PT Telkom Indonesia dalam layanan Indihome dibuat oleh PT Telkom secara sepihak dan tidak melibatkan konsumen sehingga konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kontrak. Kontrak berlangganan layanan Indihome terdiri dari dua kontrak yaitu kontrak utama dan Syarat dan Ketentuan myIndihome, serta terdapat klausula yang mengatur pengalihan atau peniadaan tanggung jawab pemberian ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan atau gangguan yang dialami konsumen dalam Syarat dan Ketentuan myIndihome. Kedua, perlindungan konsumen dalam layanan Indihome yang menggunakan kontrak baku diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPK, tentang larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang berisi ketentuan tertentu salah satunya pengalihan tanggung jawab, pada Kontrak Berlangganan Layanan Indihome terdapat klausula yang berisi pengalihan tanggung jawab dalam Syarat dan Ketentuan myIndihome. Akibatnya klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) UUPK, namun batal demi hukum terjadi jika konsumen mengajukan gugatan ke pengadilan, akibat lainnya, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK