Perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemi Covid-19

Angka kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa pandemi Covid-19 semakin meningkat.Dari januari – Agustus 2020, salah satu lembaga layanan mencatat LRC-KJHAM medapat 70 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan.53 di antaranya menjadi korban kekerasan seksual.Pandemi tidak kemudian menghentikan laju peningkatan kekerasan dalam masyarakat sehingga kebutuhan pemberian akses pelayanan bantuan hukum harus tetap berjalan meskipun terdapat pandemi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemi Covid-19 khususnya di LBH APIK Semarang. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukumkorban kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19 di LBH APIK Semarang dan Apa saja kendala dan solusi dalam Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum korban kekerasan seksual di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 di LBH APIK Semarang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah PenelitianNon-doctrinal, dengan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di LBH APIK Semarang. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil penelitian di lapangan, wawancara dan data sekunder .Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid 19 menggunkan protokol kesehatan, karena adanya covid-19 yang memberikan berbagai hambatan pada pelaksanaannya. Bentuk perlindungan hukum yang khusus adalah konsultasi online dan akses shelter maupun rumah aman dari LBH APIK Semarang bentukan dari LBH APIK seluruh Indonesia dan hanya 7 di Indonesia selama masa Covid-19. Berbagai hambatanpun terjadi ditengah perlindungan hukum dan akses pelayanan bantuan hukum, namun berbagi solusi pun ditawarkan untuk mengurangi angka kekerasan seksual khususnya masa pandemi covid-1