Kesadaran hukum masyarakat terhadap jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Dusun Sampang Kidul, Desa Sampang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial memiliki tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial. Namun sayangnya tidak semua masyarakat dusun sampang kidul desa sampang mengetahui adanya peraturan tersebut, dan disisi lain sebagian masyarakat dusun sampang kidul desa sampang sudah mengetahui tentang adanya peraturan tersebut tetapi lebih memilih untuk mengabaikan peraturan tersebut, hal tersebut di pengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesadaran hukum masyarakat sampang kidul desa sampang terhadap jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penilitian nondoktrinal dengan pendekatan terhadap efektifitas hukum, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian survei yaitu dengan caara mengambil sampel dengan menggunakan selebaran kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Kepala BPJS Kabupaten Cilacap, Pemerintah Desa Sampang, dan responden. analisis data dilakukan secara deskrptif kealitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat dusun sampang kidul desa sampang terhadap jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan cenderung rendah. Dari sebanyak 88 responden, masyarakat dusun sampang kidul desa sampang yang memiliki jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS hanya 35 responden dengan persentase sebesar 40% dan sisanya 53 responden dengan persentase sebanyak 60% tidak memiliki jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sosalisasi yang belum optimal, anggapan responden bahwa BPJS kesehatan bukanlah hal yang penting, kurangnya willingness to pay yang ada pada diri responden