Pemeliharaan harta waris tanah produktif perspektif maslahah mursalah studi pasal 189 KHI

Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Dalam pasal 189 kompilasi hukum Islam yang menerangkan bahwa warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam tidak ada perintah atau anjuran khusus jika harta waris yang akan dibagi berupa lahan tanah produktif untuk bisa di pertahankan kesatuannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pemeliharaan harta waris tanah produktif dalam pasal 189 KHI? Apa tujuan dipeliharanya harta waris tanah produktif dalam pasal 189 KHI menurut perspektif maslahah mursalah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan atau manfaat pemeliharaan harta waris tanah tanah produktif menurut teori maslahah mursalah. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena meletakan law in book sebagai objeknya. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum pustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (library reaserch). Hasil dari penelitian ini adalah untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif. Dikarenakan hal demikian data yang penulis temukan juga ternyata didukung oleh ketentuan Undang-Undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang tidak dapat dipecah-pecah. Jika ditinjau dari segi teori maslahah mursalah yang di maksud dalam pasal 189 KHI jika dilakukan dengan benar tentu tidak melanggar syariat islam sama sekali, karena pada dasarnya prinsip islam adalah keburukan harus dihilangkan