TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN PELIMPAHAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO)

Tanggung jawab hukum dalam melaksanakan pelaksanaan tindakan kedokteran merupakan hal yang tegas dan jelas harus diketahui tenaga medis termasuk perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit, pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran kepada perawat di rumah sakit dan tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit, peneliti memilih empat rumah sakit yang memenuhi syarat dan bersedia dilakukan penelitian yaitu RSUD Prof Dr H Aloei Saboe, RSUD Dr M Mohammad Dunda, RSUD Toto Kabila, RSUD Ainun Habibi. Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana pengaturan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit, bagaimana pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran kepada perawat di rumah sakit, bagaimana tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan pelimpahan tindakan kedokteran di rumah sakit. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, desain ini digunakan untuk melihat gambaran gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik kondisi hukum, pendekatan yuridis sosiologis menjadi metode pendekatan hukum yang digunakan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini akan digunakan metode sampel purposive sampling, dengan melibatkan dua perawat pelaksana, komite keperawatan serta dokter yang diwakili komite medik di setiap rumah sakit. Hasil penelitian di rumah sakit Provinsi Gorontalo belum memiliki format khusus dalam pelimpahan tindakan kedokteran secara tertulis dari dokter kepada perawat, maka biasanya dokter menerapkan TBaK (Tulis, Baca, Konfirmasi) dan menerapkan sasaran patient safety. Tindakan yang pada kenyataannya dilakukan oleh para perawat yang sebenarnya termasuk tindakan medis atau yang dilakukan oleh dokter. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan praktik keperawatan sehingga menimbulkan grey area. Penerima dan pelaksana perintah harus sama-sama mengetahui bahwa perintah yang diterima diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan perintah itu termasuk lingkup wewenang pejabat tersebut, maka bisa dibedakan suatu peristiwa dimana orang menanggungkan akibat suatu tindakan hukum kepada orang lain dapat berupa lastgeving, volmacht, atau zaakwarneming