PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) JAWA TENGAH

Penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) JAWA TENGAH” ini memiliki tujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh (DP3AP2KB) Jawa Tengah. (2) Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan (DP3AP2KB) dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO dan cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder seperti studi kepustakaan dan wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh DP3AP2KB Jawa Tengah merupakan Perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok serta tokoh agama hingga organisasi perempuan dan anak. Selain itu mengajak dan mendorong masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak melalui pelayanan yang ada pada DP3AP2KB yaitu pada pelayanan pengaduan. Perlindungan hukum represif berupa layanan yang terdiri dari layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Selain itu terdapat kerja sama yang dilakukan DP3AP2KB Jawa Tengah dalam penjemputan korban TPPO yang berada diluar provinsi Jawa Tengah. Adapun hambatan yang ditemukan DP3AP2KB Jawa Tengah yaitu terletak pada faktor masyarakat yang menjadi korban saat dilakukannya assesment, faktor hukumnya dalam penentuan pasal-pasal yang digunakan untuk menentukan tindak pidana, faktor penegak hukum karena lemahnya koordinasi antar lembaga karena mutasi atau pergantian orang di suatu lembaga. Saran dari penulis agar melakukan pendekatan pada korban secara terus menerus, melakukan rapat koordinasi antar lembaga membahas kasus perdagangan orang terkini maupun pelatihan, serta meningkatkan layanan yang telah ada di DP3AP2KB Jawa Tengah